• Refleksi 100 Tahun Kebangkitan Nasional

    Disadari bahwa jauh sebelum tahun 1908 bangsa Indoensia mengalami banyak pahit getirnya perjuangan dalam rangka untuk membebaskan diri dari penindasan yang dilakukan para penjajah, seperti perlawanan yang dilakukan oleh para pejuang kita untuk mengusir para penjajah namun perjuangan tersebut selalu dengan mudah dapat dikalahkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan yang dimiliki bangsa kita pada saat itu Begitu pula saat ini perlu dibingkai kembali persatuan dan kesatuan
  • Renungan Dari Sebuah Ibadah Haji

    Ibadah haji merupakan ibadah yang tidak hanya mengandung makna ritual tetapi jauh kedepan mengandung makna sosial yang tinggi. Oleh karenanya jadikanlah ibadah haji sebagai hati umat manusia
  • Mari Sukseskan Pilkada Kaltim

  • Jangan Pernah Menyerah Dalam Belajar

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TIK DALAM PEMBANGUNAN

1. Pendahuluan

Perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam dasawarasa terakhir ini telah mengalami tingkat yang tinggi, sehingga penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembangunan suatu Negara tak dapat terelakkan lagi mengingat manfaat yang dihasilkanya dalam melaksanakan pembangunan sangat besar, dimana batas Negara satu dengan Negara lain sudah hampir tidak ada lagi yang akhirnya keteragntungan antara satu Negara dengan Negara lain mnjadi besar.

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah berkembang sangat jauh saat ini dan telah merevolusi cara hidup kita, baik terhadap cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Era informasi memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan melalui cara baru, inovatif, instans, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik, memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan.

Dengan teknologi informasi dan komunikasi semua proses kerja dan konten akan ditarnsformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual dan personal. Akibatnya kecepatan kinerja bisnis meningkat dengan cepat. Kecepatan proses meningkat sangat tajam dibanyak aktivitas modern manusia.

Secara umum, pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, terutama Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan salah satu aspek penting yang mendorong pembangunan nasional. Selain menjadi faktor produksi dan ekonomi, TIK juga berperan sebagai enabler dalam perubahan sosial budaya kemasyarakatan di berbagai aspek. Aspek-aspek yang dimaksud seperti pengembangan kehidupan politik yang lebih demokratis, pengembangan budaya dan pendidikan, dan peningkatan kapasitas governance di berbagai sektor pembangunan.

Perkembangan TIK menyebabkan terciptanya lalu lintas informasi dan komunikasi bebas hambatan antar Negara dan wilayah. Dengan kata lain, keberadaan TIK mampu menghilangkan berbagai hambatan geografis sehingga terjadi transformasi pola hidup manusia di berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan atau knowledgebased society.

Adapun manfaat keberadaan TIK bagi bangsa Indonesia adalah :

1. Mendukung perbaikan keamanan dan mempercepat perkembangan kesejahteraan sosial dan ekonomi;

2. Mengatasi berbagai kesenjangan antara pusat dan daerah dalam mendukung suatu sistem yang lebih adil dan makmur;

3. Meningkatkan akses informasi dan pengetahuan;

4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (human capacity building);

5. Mendukung proses demokrasi dan transparansi birokrasi;

6. Membentuk masyarakat informasi (knowledge-based society).

Dengan melihat betapa pentingnya keberadaan TIK, maka suatu awal yang tepat dengan mengintegrasikan sejumlah lembaga terkait menjadi sebuah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Selain untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, juga keberadaan Departemen ini untuk mengantisipasi perkembangan TIK ke arah konvergensi sektor telekomunikasi, media, dan teknologi informasi. Untuk itu, diperlukan sejumlah strategi dan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika yang tepat untuk meletakkan dasar yang kuat untuk membangun knowledge-based society.

2. Kondisi Saat Ini

Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki sekitar 17 ribu lebih pulau (6 ribu pulau berpenduduk) yang tersebar dalam area geografis 1.919.440 km2. di satu sisi kondisi ini merupakan suatu keuntungan yang besar bagi bangsa kita karena memiliki sumber daya yang besar, baik secara demografis maupun geografis. Jumlah pulau yang tersebar begitu banyak justru menjadi hambatan dalam proses pembangunan dan pengembangan TIK. Aspek tingginya biaya menjadi salah satu faktor penting sulitnya pembangunan dan pengembangan TIK hingga ke pelosok negeri, sehingga fokus pembangunan lebih banyak dititikberatkan pada wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi seperti pulau Jawa dan sebagian Sumatra.

Selain itu, perkembangan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia masih belum memadai. Jumlah sambungan telepon tetap saat ini baru 8,7 juta atau dengan tingkat teledensitas kurang dari 4 persen. Sementara pemerintah menargetkan jumlah sambungan telepon per 100 penduduk sebesar 13% pada tahun 2009. Hal itu berkebalikan dengan penetrasi telepon seluler yang telah mencapai 22,8%. Sampai saat ini terdapat sekitar 43 ribu desa atau 65% desa yang belum terjangkau oleh jaringan telepon.

Presentase penetrasi internet baru mencapai 8,7% atau sekitar 20 juta pengguna, dan jumlah warnet baru mencapai angka 7.602 (AWARI, 2007) dengan 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh daerah Jakarta dan sekitarnya. Yang memprihatinkan lagi adalah penetrasi personal computer (PC) baru mencapai 6,5 juta unit saja, dengan penjualan PC tahun 2007 diperkirakan mencapai 1.257.531 unit (International Data Center, 2006). Hal itu diperparah dengan penggunaan PC dan internet lebih banyak di perkantoran daripada dirumah (home user) dengan perbandingan 5:1. Investasi di sektor telekomunikasi di Indonesia berkisar pada Rp 50 triliun/tahun dimana industri dan jasa domestik hanya berkontribusi sebesar 2%.

Di sektor sumber daya manusia, jumlah perguruan tinggi (baik negeri maupun swasta) yang melaksanakan program informatika/komputer berjumlah 476 perguruan tinggi, bidang komunikasi berjumlah 136 perguruan tinggi, dengan lulusan pertahunnya sebanyak + 25.000 orang, dimana hal ini masih jauh dari kebutuhan secara nasional. Kondisi ini didukung oleh rata-rata partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan yang masih rendah. Terutama untuk 7-12 tahun dan 13-15 tahun hanya mencapai angka 95,26% dan 82,09% bahkan untuk tingkat perguruan tinggi hanya mencapai angka 13% (BPS, 2006).

Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK dalam koridor yang bisa dipertanggungjawabkan. Saat ini, RUU Informasi dan Transaksi Elektronik masih dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya akan disahkan menjadi Undang-Undang. Selain itu, perlu adanya revisi sejumlah peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kondisi serta perkembangan TIK yang semakin konvergen. Saat ini UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi merupakan dua domain yang terpisah sehingga belum mampu menjawab kebutuhan akan perkembangan TIK yang semakin konvergen nantinya.

Selain itu, ada sejumlah masalah yang masih mengganjal dalam mengembangkan TIK di Indonesia. Tetapi yang paling menonjol adalah banyaknya kegiatan atau program yang terkait dengan TIK yang tersebar di berbagai instansi pemerintah sehingga tidak adanya perencanaan yang sinergis dalam mendorong terwujudnya masyarakat informasi. Namun demikian yang terjadi adalah kurangnya koordinasi yang efektif di antara instansi pemerintah dalam mengembangkan serta mengarahkan pembangunan bidang TIK di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan konsolidasi nasional dalam menentukan arah pembangunan TIK serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan.

3. Kebijakan Pengembangan TIK dalam Pembangunan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan dibidang teknologi komunikasi dan informasi begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh mana bangsa tersebut maju didasarkan atas seberapa jauh bangsa itu menguasai kedua bidang tersebut diatas. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa yang hidup dalam lingkup global mau tidak mau juga harus terlibat dalam maju mundurnya pengusaan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya untuk kepentingan bangsa itu sendiri.1)

Maka dalam hal ini untuk melaksanakan pembangunan bangsa Indonesia telah menerapkan pelaksanan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak tertinggl dari negara lain. Adapun arah dan sasaran pembangunan nasional dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dibagi kedalam 12 program kegiatan pembangunan salah satunya adalah program pengembangan Sistem Informasi dan teknologi dengan pelaku utama adalah pemerintah, dimana pembiayaanya dibebankan kepada APBN.

Mengingat betapa pentingnya penguasaan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi bangsa Indonesia maka kebijakan pembangunannya diarahkan pada penerapan teknlogi tersebut. Salah satu pemanfaatan teknologi ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk meningkatkan daya saing Nasional misalnya menjadi tugas yang tidak ringan. Sampai dua tahun yang lalu daya saing Indonesia masih menempati urutan ke-58 dari 60 negara didunia. Posisi ini kembali turun, kurang dari dua pekan dari hari ini kembali kita mendengarkan adanya pengumuman rangking daya saing Indonesia yang kembali diturunkan peringkatnya sebagai negara yang memiliki daya saing yang rendah didunia.

Human Developmen Index Indonesia pada Tahun 2004 masih menempati urutan ke-111 dari 177 negara dan urutan ke-5 dari negara ASEAN. E-Readiness Indonesia (kesiapan instruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta kebijakan lingkungan usaha dan sosial yang mendukung) pada tahun 2005 menempati urutan ke-59 dari 64 negera. Realitas kondisi ini memberikan kesempatan yang luas bagi teknologi informasi dan komunikasi untuk berperan lebih. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan.2).

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan banyak keunggulan yang menjadi tugas kita bersama untuk terus mengelaborasinya, ada tiga bagian utama pembangunan teknologi informasi yang dirumuskan oleh para ahli sebagai kolaborasi dari 3 domain C (Computer, Communication, and Content). Pakar teknologi informasi komunikasi yang lain merumuskan kompunen pembangunan itu dengan lebih sederhana yaitu terdiri dari kompunen-kompunen Hardware, Software, dan Firmware.

Dari ketiga domain/komponen tersebut, yang menjadi utama dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi adalah software atau aplikasi, artinya kompter tanapa aplikasi hanyalah sebuah perangkat yang tidak punya arti dan sebuah loga bekas..Untuk itu aplikasi dalam sebuah komputer dalam penerapan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting. Cahyana Akhmadjayadi mengungkapkan ” Sedemikian pentingnya sisi perangkat lunak dari teknologi informasi dan Komunikasi membuat pemerintah memutuskan membentuk Direktorat Aplikasi Telematika di bawah Departemen komunikasi dan informatika. Pembentukan Departemen Komunikasi dan Informatika dan khususnya Dirjen Aplikasi Telematika ini memang ditujukan untuk mendayagunakan kelebihan Informasi untuk kemajuan bangsa.” 3).

Muara dari aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan adalah tercapainya Masyarakat Informasi Indonesia pada tahun 2015 yang akan datang. Masyarakat Informasi Indonesia ini adalah masyarakat yang mampu memanfaatkan keunggulan TIK disemua sektor sebagai sebuah faktor enabler bagi sektor tersebut. Masyarakat Informasi Indonesia 2015 juga akan memfasilitasi jalan tercapainya bangsa Indonesia yang maju dengan teknologi Informasi.

Mengutip pesan Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam sebuah pidatonya tentang peran Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahwa sudah selayaknya pemanfaatan Teknologi Informasi mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas, medorong partisipasi masyarakat di dalam pemanfaatan teknologi Informasi sehingga terwujud masyarakat yang cerdas yang selanjutnya akan mampu meningkatkan daya saing bangsa.

Masyarakat cerdas berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama mewujudkan gerakan Siswa Cerdas, Gerakan Desa Maju, Gerakan Guru Cerdas, Gerakan Pesantren Cerdas, Gerakan Petani Cerdas, Gerakan Aparat Cerdas, Gerakan Nelayan Pintar, dan seterusnya, sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing ditataran kompetisi lokal, nasional, regional, maupun global.

Untuk menentukan arah pembangunan bidang TIK di Indonesia, perlu menetapkan blueprint (cetak biru) dan roadmap agar setiap langkah pengembangan TIK menjadi lebih terarah dan sinergis. Blueprint dan roadmap tersebut sangat diperlukan untuk menentukan arah perkembangan dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang berbasis pengetahuan. Ada 4 (empat) komponen penting dalam menentukan blueprint TIK Indonesia :

1.Infrastruktur TIK

Saat ini pembangunan infrastruktur TIK masih menjadi prioritas utama dalam pembangunan TIK Indonesia. Dari tahun ke tahun tingkat kebutuhan infrastruktur TIK semakin tinggi, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan

Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, perlu sejumlah program pembangunan infrastruktur yang terarah. Berikut ini adalah beberapa program pembangunan infrastruktur TIK yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan:

a. Universal Service Obligation (USO)

Program USO atau Kewajiban Kontribusi Pelayanan Universal Telekomunikasi merupakan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi di daerah terpencil, perintisan, atau daerah perbatasan. Sumber pendanaan pokok berasal dari kontribusi 0,75% dari annual gross revenue seluruh penyelenggara telekomunikasi. Diharapkan dari program ini pada Sekretariat Negara Republik Indonesia http://www.setneg.go.id Sekretariat Negara Republik Indonesia 12 April, 2008, 14:52 tahun 2010 seluruh desa di Indonesia telah memiliki minimal 1 (satu) jalur telepon. Sedangkan tahun 2015 ditargetkan 50% (lima puluh persen) desa di seluruh Indonesia sudah bisa mengakses internet.

b.Palapa Ring Project

Terkait juga dengan pengembangan jaringan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah tengah mengusahakan untuk pembangunan jaringan serat optik Palapa Ring sebagai tulang punggung (backbone) bagi sistem telekomunikasi nasional. Palapa Ring merupakan jaringan kabel bawah laut berbentuk cincin terintegrasi yang membentang dari Sumatera Utara hingga Papua bagian barat yang panjangnya sekitar 25.000 km. dengan terwujudnya jaringan serat optik Palapa Ring, maka aliran komunikasi dan informasi akan semakin tersebar merata ke seluruh wilayah Indonesia. Terobosan luar biasa ini akan membuka hambatan informasi (information barrier) di daerah Indonesia timur yang diharapkan mampu memacu pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut.

c.Penyelenggaraan Broadband Wireless Access

Program ini merupakan salah satu usaha pemerintah untuk membangun jariangan infrastruktur komunikasi dan informasi. Dengan pembeabsan ijin pita frekuensi 2,4 GHz, diharapkan mampu meningkatkan dan memasyarakatkan penggunaan internet di Indonesia serta menekan biaya akses internet yang masih terbilang mahal dibandingkan negara lain.

2.E-edukasi

Pembangunan dan pengembangan e-edukasi sebagai pendukung perkembangan TIK di Indonesia dirasa masih belum memadai. Selain masih rendahnya rata-rata partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan, namun juga kesadaran masyarakat akan pentingnya TIK adalah menjadi salah satu faktor utamanya. Untuk itu perlu adanya sejumlah program pengembangan e-edukasi di Indonesia, di antaranya :

a.Standar Kompetensi Profesi SDM TIK

Tingginya permintaan pasar akan profesi TIK di Indonesia mendorong perlunya standar kompetensi profesi yang baku bagi sumber daya manusia di bidang TIK. Standar kompetensi ini diperlukan untuk menjaga kualitas agar mampu bersaing dengan tenaga kerja asing. Untuk itu perlu adanya kerjasama dari berbagai stakeholders agar dapat merumuskan standar kompetensi profesi SDM TIK yang tepat bagi kebutuhan pasar industri.

b.Kampanye Penggunaan Internet untuk Pendidikan

Walaupun jumlah pengguna internet maupun jumlah internet domains di Indonesia meningkat secara tajam, namun pemanfaatan internet untuk pembelajaran masih terbatas. Selain pola belajar masih menggunakan pola konvensional, namun juga karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang menunjang penggunaan internet untuk pendidikan, seperti kurangnya ketersediaan komputer di sekolah, tidak adanya akses telekomunikasi yang memadai, serta masih mahalnya biaya akses internet. Diharapkan sebagian besar perguruan tinggi dan sekolah terhubung internet dan literasi TI sebagai bagian dari Masyarakat Berbasis Informasi.

c.Pengembangan Software Pendidikan

Dengan mengembangkan software pendidikan akan meningkatkan pemerataan materi pendidikan dan kompetensi yang baik bagi para pelajar. Program ini mengimplementasikan sistem pembelajaran dengan menggunakan software sebagai alat bantu guna memberikan kemudahan dalam proses belajar-mengajar, baik bagi para pelajar dan khususnya para pengajar dalam menyampaikan material kepada para anak didik. Diharapkan sebagian besar sekolah di Indonesia dapat menggunakan alat bantu software pendidikan sebagai salah satu alat bantu mengajar.

3.E-Government

Dalam rangka membangun e-government di institusi pemerintahan, secara formal e-government di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2003 saat diterbitkannya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi kebijakan di bidang e-government. Ada sejumlah langkah-langkah yang diambil, yaitu :

a. Rencana Legalisasi Software Pemerintah

Langkah tersebut diambil untuk menekan angka pembajakan software di instansi pemerintah. Selain itu juga dampak dari legalisasi tersebut mendorong penggunaan software berbasis open source yang relatif lebih murah sehingga mampu menurunkan biaya belanja untuk pengadaan software. Jumlah pembajakan berkurang (Pemerintah:0%, Nasional : 65%) dan meningkatkan citra positif Indonesia di mata internasional.

b.E-procurement

Dengan adanya proses pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah melalui e-procurement, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih efektif, efisien, transparan, serta mampu menekan perilaku-perilaku KKN yang kerap kali terjadi. Saat ini, proses pengadaan barang dan jasa melalui internet masih dalam tahap e-announcement (pengumuman melalui situs).

c. National Single Window

National Single Window diterapkan untuk integrasi semua layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu sehingga lebih efisien. National Single Window menyediakan layanan perdagangan ekspor dan impor dalam satu kanal website pemerintah yang mencakup proses pengurusan bea cukai, pengiriman, transfer bank, asuransi, perizinan, dan sebagainya. Intinya, adanya integrasi semua layanan pemerintah lintas departemen dalam satu pintu. Tujuannya adalah peluang ekspor dan impor lebih besar dan proses lebih cepat serta mempercepat pergerakan perekonomian Indonesia.

4. Pengembangan Industri TIK dan Perangkat Pendukung

Pembangunan dan pengembangan TIK perlu didukung oleh industri TIK yang berkompeten serta perangkat-perangkat pendukung lainnya. Pengembangan Technopark yang terintegrasi antar akademik dan industri TIK di Indonesia merupakan salah satu usaha pengembangan industri TIK. Selain itu dengan adanya Venture Capital untuk industri TIK diharapkan menjadi alternatif dalam menghadapi perkembangan teknologi konvergensi TIK yang meliputi telekomunikasi, komputer, elektronik, teknologi informasi, dan penyiaran. Tujuannya untuk mewujudkan situasi yang kondusif dalam mendukung bisnis industri TIK di Indonesia.

Kondisi itu perlu didukung oleh sejumlah perangkat pendukung terutama perangkat hukum yang menaunginya. UU ITE dan UU Konvergensi TIK sebagai perangkat hukum yang tidak hanya melindungi industri TIK tetapi juga melindungi semua kepentingan umum. Selain itu, diharapkan perlunya regulasi TIK lintas industri terkait yang efektif dan efisien.

Dewan TIK Nasional

Agar semua proses dari setiap komponen blueprint tersebut bisa berjalan efektif, perlu suatu adanya e-leadership yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan lintas departemen. Selain itu perlunya dukungan profesional untuk merumuskan kebijakan dan mengkomunikasikan ke semua stakeholders. Atas dasar itulah, Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKNas) didirikan.

Berdasarkan Keppres No. 20 Tahun 2006, DeTIKNas bertugas :

a. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan nasional melalupendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi;

b. Melakukan pengkajian dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;

c. Melakukan koordinasi nasional meliputi dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik/Daerah, Dunia Usaha, Lembaga Profesional, dan komunitas teknologi informasi dan komunikasi, serta masyarakat pada umumnya;

d. Memberikan persetujuan atas pelaksanaan program teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat lintas departemen agar efektif dan efisien.

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Selain itu, DeTIKNas menentukan Program Flagship, yaitu suatu program TIK yang menjadi fokus nasional, yaitu program yang memiliki dampak besar pada pemerintah, masyarakat, internasional, dan least political resistance. Program ini diambil satu dari tiap komponen blueprint TIK. Meskipun demikian, bukan berarti program yang lain tidak berjalan, namun program Flagship ini nantinya akan menjadi dasar dari pengembangan program-program TIK lainnya sehingga lebih terarah dan berdaya guna.

Penutup

Dalam pelaksanaannya, pengembangan sektor TIK akan dilakukan secara sinergi dan terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor lain seperti sektor ekonomi, sosial, pendidikan, riset dan teknologi, pertanian, pertambangan, perdagangan, industri, dan sebagainya. Untuk itu, selain perencanaan strategi dan kebijakan yang tepat, juga diperlukan e-leadership yang kuat dalam menerapkan setiap perencanaan yang telah dibuat secara matang. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan yang mengatur tugas dan fungsi masing-masing sektor akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan bidang TIK serta bidang komunikasi dan informatika secara umum.

(Tulisan Ini merupakan Tugas Kelompok Materi Kuliah TIK Prop.Dr. Yusufhadi Miarso, M.Pd)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: